Kudeta Paling Mengerikan ala Pakistan

Kudeta Paling Mengerikan ala Pakistan

[You must be registered and logged in to see this link.]

Pakistan boleh jadi merupakan negara yang memiliki jejak sejarah
kudeta paling mengeri­kan di dunia. Bagaimana tidak? Tak lama setelah
Jenderal Muhammad Zia ul-Haq berhasil mengudeta PM Zulfikar Ali Bhutto
pada 1977, dua tahun kemudian mantan presiders ini pun digantung. Kudeta
sendiri seolah telah menjadi tradisi di negeri ini. Tapi hukuman mati
yang diberikan kepada Ali Bhutto pada 1979 tercatat sebagai akhir yang
paling menyesakkan dunia.



Hukuman mati dijatuhkan karena Bhutto dianggap bertanggung-jawab
dalam pembunuhan terhadap ayah dari seorang politisi bernama Ahmed Raza
Kasuari. Zia ul-Haq bergerning meski masyarakat internasional amat
mengecamnya. Secara terpisah, is mengatakan, kudeta dilakukan karena
Bhutto telah menjerumuskan Paki­stan ke dalam krisis politik dan ekonomi
yang tidak menentu.
Awalnya, Ali Bhutto begitu disukai rakyatnya. Di tangannya, Pakistan
berhasil tumbuh menjadi negara industri. Lulusan pendidikan tinggi
bidang politik dari perguruan bergengsi di AS dan Inggris ini juga
dianggap mampu mengantar negeri ini ke arah Pakistan Baru. Rakyat
Pakistan mulai menjauhi dirinya terutama setelah mengetahui bahwa Bhutto
melakukan korupsi yang besar-besaran.

Saat mengudeta, yakni pada 5 Juli 1977, Zia ul-Haq sendiri belum
genap setahun menjadi Kepala Staf Angkatan Darat Paki­stan. Ia
melakukannya dalam operasi bertajuk Fairplay, tidak menimbulkan korban,
dan tergolong kudeta tak berdarah (bloodless coup). Kudeta terbilang
feno­menal karena Ali Bhutto bukanlah orang sembarangan. Ia adalah
pendiri Partai Rak­yat Pakistan, partai terbesar di Pakistan. Ali Bhutto
juga pernah menjabat Menteri Luar Negeri di era Presiden Ayub Khan,
serta menjabat Presiden Pakistan (1971­1973). Ia adalah politisi termuda
di Paki­stan dan menjadi penasihat Presiden Ayub Khan dalam Perang
India-Pakistan (1965).
Zia ul-Haq selanjutnya mengambil alih kendali pemerintahan dan
memberlakukan hokum keadaan darurat martial law). Ia berjanji akan
segera menyelenggarakan pemilu dan menyerahkan kepemimpinan kepada
kelompok sipil. Namun, janji itu diingkarinya. Ia menunda pemilu dengan
alasan masih diperlukan waktu lama untuk membersihkan Para “politisi
busuk”. fadilah Zia ul-Haq Penguasa Administra­tor Martial Law.
Istri Ali Bhutto, Nasrat Bhutto sempat protes atas kudeta yang dilakukan
Zia ul­Haq. Namun Pengadilan Tertinggi Paki­stan mengeluarkan semacam
keputusan insidensial yang menyatakan tindakan Zia ul-Haq benar karena
dilakukan demi memecahkan krisis politik yang pelik. Aturan tersebut
disebut “Doktrin karena Kebutuhan” atau Doctrine of Necessity.

Tewas dalam kecelakaan
Dengan sistem pemerintahan semi­presidensial, Pakistan memiliki dua
pemimpin. Perdana Menteri akan me­mimpin parlemen, sedang presiden akan
memimpin negara dan menjadi Panglima AB. Nah, walau telah menggulingkan
Perdana Menteri Ali Bhutto, Zia ul-Haq tidak Berta merta mengudeta
Presiden Fazal Ilahi Chaudhry. Namun demikian, mungkin karena tak tahan,
Chaundhry toh melepas jabatannya juga. Alhasil, pads 16 September 1978
Zia ul-Haq merangkap sekaligus jabatan sebagai Presiden Paki­stan. Dari
situlah, ia kemudian menciptakan aturan-aturan barn yang intinya
mem­berikan kewenangan bagi dirinya sebagai penguasa negeri. Kekuasaan
rupanya amat menutup mats. Zia ul-Haq selanjutnya memerintah dengan
keras. Ia pun dikenal sebagai pemimpin yang nyaris tanpa ampunan. Hal
ini ia tunjukkan manakala mantan Presiden Ali Bhutto dijatuhi hukuman
gantung oleh Pengadilan Tertinggi.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Zia ul-Haq memerintah Pakistan dari tahun 1978-1988. Ia membubarkan
perlemen dan menggantinya dengan Majlis­i-Shoora tahun 1980. Dewan
penasihat presiden dengan anggota berjumlah 284 orang ini terdiri dari
para intelektual, ulama, jurnalist, ekonom, profesor dan lainnya.
Pembentukan Majlis-i-Shoora oleh Zia ul-Haq kala itu dinilai rakyat
Pakistan sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Menjadi tidak biasa
karena semua anggotanya adalah yang pro kepada Zia ul­Haq. Artinya,
bahwa di dewan itu tidak akan pernah terjadi diskusi yang menen­tang
semua gerak langkah Zia ul-Haq. Masih di tahun 1980, Zia ul-Haq mulai
mendekati rakyat dengan janjinya dulu untuk menyelenggarakan Pemilu.
Namun sebenarnya, langkah ini dijadikannya sebagai pengikat hati bahwa
ia akan menepati janji. Yang sebenarnya terjadi, seperti disebut dalam
portal story of pakistan, ia sedang mengamankan posisi untuk pemilihan
lima tahun berikutnya. Zia ul-Haq mulai membangun image build­ing bahwa
tindakannya dulu mengudeta Ali Bhutto adalah tindakan heroik untuk
menyelamatkan negara. Selain itu !a juga terus menggembar-gemborkan
platform menjadikan Pakistan sebagai negara Islam.
Zia ul-Haq memerintah Pakistan dari tahun 1978-1988. Ia membubarkan
perlemen dan menggantinya dengan Majlis­i-Shoora tahun 1980. Dewan
penasihat presiden dengan anggota berjumlah 284 orang ini terdiri dari
para intelektual, ulama, jurnalist, ekonom, profesor dan lainnya.
Pembentukan Majlis-i-Shoora oleh Zia ul-Haq kala itu dinilai rakyat
Pakistan sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Menjadi tidak biasa
karena semua anggotanya adalah yang pro kepada Zia ul­Haq. Artinya,
bahwa di dewan itu tidak akan pernah terjadi diskusi yang menen­tang
semua gerak langkah Zia ul-Haq. Masih di tahun 1980, Zia ul-Haq mulai
mendekati rakyat dengan janjinya dulu untuk menyelenggarakan Pemilu.
Namun sebenarnya, langkah ini dijadikannya sebagai pengikat hati bahwa
ia akan menepati janji. Yang sebenarnya terjadi, seperti disebut dalam
portal story of pakistan, ia sedang mengamankan posisi untuk pemilihan
lima tahun berikutnya. Zia ul-Haq mulai membangun image build­ing bahwa
tindakannya dulu mengudeta Ali Bhutto adalah tindakan heroik untuk
menyelamatkan negara. Selain itu !a juga terus menggembar-gemborkan
platform menjadikan Pakistan sebagai negara Islam.

Tahun 1984 referendum dilaksanakan di Pakistan. Intinya adalah,
apakah rakyat masih akan memberikan kepercayaan kepada Presiden Zia
ul-Haq untuk me­neruskan kepemimpinan atau tidak. Ternyata, sesuai
dengan harapannya, 95 persen pemilih di referendum masih menginginkan
dirinya berkuasa. Muham­mad Zia ul-Haq pun melenggang kangkung ke tampuk
kekekuasaan untuk mass kedua kali. Tapi, spa yang menjadi rencana
manusia, rupanya tidak selamanya sama dengan kenyataan. Pads tanggal 17
Agustus 1988, Presiden Muhammad Zia ul-Haq tewas dalam kecelakaan
pesawat C-130 Hercules yang dinaikinya. Ia tewas bersama para pejabat,
politisi, dan petinggi dari kalangan militer yang mendukungnya. Turut
tewas dalam kecelakaan dekat Bhawalpur itu adalah Duta Besar Amerika
Serikat untuk Pakistan. Kecelakaan terjadi ketika pesawat Hercules yang
membawa Zia ul-Haq dan rombongan jatuh sesaat setelah mengudara.

Kembalinya dinasti Bhutto
Telah disebut di atas, semasa pemerintahan Presiden Zia ul-Haq berkuasa,
tidak ads partai yang bisa hidup di Pakistan. Ini karena tindakan
represif Zia ul-Haq yang melarang aktivitas partai maupun media yang
memojokannya~. Begitu pula dengan yang dialami oleh Partai Rakyat
Pakista (PPP) yang didirikan mantan Presiden Ali Bhutto. PPP ibarat mati
suri. Benazir Bhutto, putri tertua Ali Bhutto, juga tak leluasa
meneruskan kehidupan PPP di Pakistan. Meski demikian, ia terus memompa
semangat partai dari luar Paki­stan usai dalam pengasingan di Inggris
selulus kuliah Ilmu politik. Begitu Zia ul-Haq tewas, maka hidup
kembalilah partai-partai politik di Paki­stan dari tidurnya selama 10
tahun. Benazir Bhutto datang sebagai cendekiawan muds, perempuan,
berotak cemerlang, dan
[You must be registered and logged in to see this link.]

mengeluarkannya dari penjara asal ia meninggalkan gelanggang politik,
sekaligus meninggalkan Pakistan. Usai turun dari jabatan, Benazir Bhutto
dan Zardari dikabarkan terbang ke Dubai dan menetap di sana bersama
ibunya yang mulai sakit-sakitan.
ngeluarkannya dari penjara asal ia meninggalkan gelanggang politik,
sekaligus meninggalkan Pakistan. Usai turun dari jabatan, Benazir Bhutto
dan Zardari dikabarkan terbang ke Dubai dan menetap di sana bersama
ibunya yang mulai sakit-sakitan.

Kudeta Musharraf
Di Pakistan, naik turun di singgasana pemerintahan seperti sudah menjadi
hal yang lumrah dan kerap terjadi. Tidak terkecuali orang yang telah
menduduki jabatan perdana menteri, kemudian terjungkal, lalu naik lagi
ke tampuk pe­merintahan, lalu terjungkal lagi. Dalam uraian di atas
sudah dijelaskan kiprah Benazir Bhutto yang naik dua kali ke
pemerintahan Berta terjungkal dua kali pula. Begitu pula yang terjadi
pada mantan PM Nawaz Sharif. Ia terpilih kembali menjadi PM tahun 1997,
namun harus terjungkal akibat kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Pervez
Musharraf dua tahun berikutnya. Pemerintahan Nawaz Sharif kesohor pada
tahun 1998 ketika Pakistan me­lakukan uji senjata nuklir sebagai respon
uji coba senjata serupa yang dilakukan negara seterunya, India. Namun,
ke­populeran Sharif tidak bertahan lama dan tamat ketika ia dikudeta
oleh kelompok militer pimpinan mantan Kepala Staf AD Jenderal Pervez
Musharraf.

Awalnya, Sharif begitu memercayai kelompok militer untuk mengamankan
pemerintahan dari rongrongan lawan­lawan politiknya. Presiden Farooq
Leghari dan Ketua Mahkamah Agung Sajjad Ali Shah dipaksa mundur.
Menyikapi perten­tangan sipil (pendukung Presiden Farooq) yang makin
pelik dengan kelompok militer, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal
Jengahir Karamat mengusulkan kepada Sharif agar dibentuk Dewan Keamanan
Nasional sebagai forum interaksi sipil­militer. Namun, alih-alih
menyetujui, Sharif malah memecat Karamat. Sebagai gantinya, diangkatlah
Jenderal Pervez Musharraf. Akan tetapi, perhitungan Sharif kali ini
meleset. Naiknya Musharraf mepjadi KSAD malah ibarat senjata makan tuan.
Persoalan makin meruncing dan Sharif makin merasa tidak nyaman.
Alhasil, Musharraf pun dipecatnya. Pemecatan oleh Sharif ditentang para
jenderal Angkatan Darat. Seolah mendapat angin, Musharraf pun sekalian
meneguhkan niat untuk mengudeta pemerintahan Nawaz Sharif.

Nawaz Sharif sempat punya “kesempatan emas” untuk menghabisi
Musharraf dengan cara-cara yang tak lazim. Kala itu pesawat yang
ditumpangi Musharraf dilarang mendarat di Bandara Karachi. Diberitakan,
Musharraf hendak kembali ke Pakistan setelah berdiam di luar negeri.
pesawat berputar-putar di atas Karachi untuk mendapatkan izin mendarat.
Namun, Sharif tetap memerintahkan penolakan pendaratan.

pada saat itulah jenderal-jenderal pendukung Musharraf segera
menyingkirkan kekuasaan Sharif dan pesawat Musharraf berhasil mendarat
ketika bahan bakarnya terisa tinggal beberapa menit lagi. Musharraf
segera menguasai bandara. Dan sesaat setelah itu ia telah diangkat
menjadi penguasa secara de facto di Pakistan. Kudeta tidak berdarah itu
dilakukan para pendukung Musharraf pada 12 Oktober 1999.
Sharif dikenai tahanan rumah dan akhirnya diasingkan ke luar negeri.
Sementara presiders berkuasa saat itu, Muhammad Rafiq Tarar, akhirnya
dipaksa mengundurkan diri pada 20 juni 2001. Sejak saat itu pula Pervez
Musharraf merangkap jabatan sebagai Presiden Pakistan.

Untuk meligitimasi kekuasaannya, Mahkamah Agung merekomendasikan agar
Musharraf melakukan pemilu selambat-lambatnya tahun 2002. Musharraf
segera membentuk partai baru yakni PML-Q. Dan dengan segala carapartai
ini berhasil memperoleh kursi terbanyak. pemerintahan Pervez Musharraf
pun dilegitimasi hingga berakhir pada Oktober 2007.
Saat ini Musharraf menjadi orang nomor satu di Pakistan dengan kekuasaan
yang luar biasa. Tetapi, lagi-lagi, sanggupkah ia bertahan dan berhasil
mengamankan posisinya? Tak pernah ada kata pasti di negara bernama
Pakistan. Selama kudeta dan alih kekuasaan dengan cara-cara
non-demokrasi dimungkinkan, pergantian kepemimpinan akan terns
berlangsung pada waktu-waktu yang tak pernah bisa diduga.